20 Desa di Kabupaten Tubaba Akan Mendapatkan Dana Alokasi Kinerja Tambahan.

Bagikan Artikel

20 Desa di Kabupaten Tubaba Akan Mendapatkan Dana Alokasi Kinerja Tambahan

Tubaba.–
MediaFaktualHukum.Com.
Dua puluh (20) Tiyuh (Desa) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung akan mendapatkan penambahan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh (Desa) (DPMD) Kabupaten Tubaba, Sofiyan Nur, saat dikonfirmasi melalui Telpon atau Watsaf kemaren Rabu.04-10-2023.

Sofiyan mengatakan, adapun total penambahan anggaran DD tersebut sebesar Rp2.792.840.000 miliar dan hanya untuk 20 Tiyuh saja yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tubaba.

Pembagian BLT DD Tahap Awal di Desa desa
“Jadi nantinya dari 20 tiyuh tersebut masing-masing akan mendapatkan tambahan DD tahun anggaran 2023 Rp139.642.000,” katanya.

Dia juga menjelaskan, setiap Tiyuh yang menerima tambahan dana desa tahun anggaran 2023 atau Dana Alokasi Kinerja Tambahan ditentukan peraturan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa.

Untuk kegunaan penambahan DD itu sendiri, lanjut Sofiyan, prioritas untuk penanganan bencana alam dan non-alam terutama penanganan bencana El Nino dan dampaknya, antara lain kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan terutama ketahanan pangan.

Bupati Bantaeng Lakukan Penanaman Perdana Kaji Terap Penggunaan Pupuk Tanaman Padi
“Tapi, kita (dinas) berharap dana tambahan tersebut bisa digunakan pemerintah tiyuh untuk kebutuhan bahan pangan bagi masyarakatnya,” ucap Sofiyan.

Adapun nama-nama Tiyuh yang mendapatkan tambahan DD tersebut yakni:

Penumangan
Pulung Kencana
Candra Kencana
Panaragan Jaya Utama
Mulya Jaya
Tunas Jaya
Mekar Jaya
Marga Jaya
Jaya Murni
Sukajaya
Mulya Jaya
Bangun Jaya
Sumber Jaya
Sumber Rejeki
Agung Jaya
Balam Jaya
Indraloka I
Balam Asri
Indraloka Jaya
Toto Makmur.

Selain itu, untuk Tiyuh lainnya yang tidak mendapatkan bantuan tambahan dana tersebut, bukannya dipilih-pilih akan tetapi, kembali lagi semua itu sudah ditentukan dari pemerintah pusat.

“Karena itu melalui penilaian dari Kementerian Keuangan bagi tiyuh yang mendapatkan reward atau penghargaan. Dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan cepat dalam pelaksanaan kerja,” ucapnya.

***RM***

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *