Tulang Bawang Barat, MediaFaktualHukum.com — Kirab Pemilu memasuki Provinsi Lampung melalui Kabupaten Mesuji sebagai wilayah perbatasan antara Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan, Senin, 17 Juli 2023. Bendera Kirab Pemilu yang diserahkan secara estafet dari KPU Sumatera Selatan disambut langsung oleh KPU Provinsi Lampung dan jajaran Pemkab Mesuji,lalu dari KPU Mesuji di lajutkan dan di serahkan …
MediaFaktualHukum.com — Kontestasi politik jelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai ramai. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Sultra, Wa Ode Nurhayati memberikan sinyal siap maju pencalonan Gubernur Sultra pada Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Wa Ode Nurhayati di salah satu tempat warung kopi di Pasarwajo, Kabupaten Buton, Jum’at (21/7/2023). Wa Ode …
MediaFakatualHukum.com — Belasan alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berkumpul di Yogyakarta, Jumat, untuk menyampaikan kesaksian terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo sebagai teman seangkatan. “Kami, sesama alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980, tentu punya tanggung jawab moral untuk meluruskan isu-isu yang beredar di publik, di media sosial, mengenai keabsahan ijazah dari Fakultas Kehutanan …
Alumni Fakultas Kehutanan UGM: Ijazah Presiden Jokowi asli Selengkapnya »
MediaFaktualHukum.com — Peranan pemuda dalam menyongsong Pemilu Serentak 2024 mendatang. Tentunya termasuk bagian terpenting perananya pemuda. Dalam Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Perintah undang-undang pemilu ini tentu sangat beralasan sebab kesuksesan pemilu tidak hanya pada tangan penyelenggara pemilu …
Pengawas Partisipatif Pemuda dalam Pemilu Serentak 2024 Selengkapnya »
MediaFaktualHukum.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyebut semua norma dalam undang-undang bisa dan berwenang diuji materi oleh MK untuk diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Termasuk juga pasal 168 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini tengah diuji materi hingga menjadi pembicaraan publik. Pasal itu mengatur soal sistem …
