Rubrik Hukum

Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Tubaba Dra. Bayana.M.Si. Membuka Musrenbang Kecamatan Gunung Agung.

Tinggalkan Komentar / Rubrik Hukum /

Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Tubaba Dra. Bayana. M.Si Membuka Musrenbang Kecamatan Gunung Agung. Tubaba– Diterbitkan-31-01-2024. MediaFaktualHukum.com. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Dan Kesra Tulang Bawang Barat Dra. Bayana. M.,Si Membuka kegiatan Musrenbang dan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan, Di Aula Kantor Kecamatan Gunung Agung. Selasa (31/01/2024) Dalam sambutan Penjabat Bupati Tubaba yng di sampaikan Assisten I […]

Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Tubaba Dra. Bayana.M.Si. Membuka Musrenbang Kecamatan Gunung Agung. Read More »

Batal Hukum Mati, Penjara Istri Kurang 10 Tahun dan Anak Lolos Akpol 2023, Diskon Besar Untuk Ferdy Sambo !

Tinggalkan Komentar / Hukum, Korupsi, Lampung, Rubrik Hukum, umum /

MediaFaktualHukum.com — Saat ini keluarga Sambo tengah menjadi sorotan publik. Menjadi perhatian masyarakat karena ada berbagai hal yang dinilai menguntungkan Keluarga Ferdyy Sambo walaupun sedang dalam pusaran proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dinyatakan batal dari hukum mati setelah Mahkamah Agung (MA) meringankan hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Hukuman Ferdy Sambo

Batal Hukum Mati, Penjara Istri Kurang 10 Tahun dan Anak Lolos Akpol 2023, Diskon Besar Untuk Ferdy Sambo ! Read More »

PENGULANGAN TINDAK PIDANA DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PEMBERAT HUKUMAN

Tinggalkan Komentar / Rubrik Hukum /

MediaFaktaualHukum.com — Rubrik Hukum — Diulas oleh : D Novian Baeruma SH Dalam Putusan 2307/K/Pid/2012, mengutip pendapat ahli, yaitu Adami Chazawi dalam bukunya, yaitu Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas disebutkan bahwa ada tiga dasar diperberatnya pidana (hukuman). Pertama, dasar pemberatan karena jabatan. Kedua, dasar pemberatan karena

PENGULANGAN TINDAK PIDANA DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PEMBERAT HUKUMAN Read More »

SURAT DAKWAAN YANG DINYATAKAN “BATAL DEMI HUKUM” DAPAT DIAJUKAN KEMBALI SEBANYAK SATU KALI

Tinggalkan Komentar / Rubrik Hukum /

MediaFaktualHukum.com — Diulas oleh : D Novian Baeruma SH — Rubrik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) Nomor 28/PUU-XX/2022 menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

SURAT DAKWAAN YANG DINYATAKAN “BATAL DEMI HUKUM” DAPAT DIAJUKAN KEMBALI SEBANYAK SATU KALI Read More »

RUBRIK HUKUM

Tinggalkan Komentar / Rubrik Hukum /

RUBRIK HUKUM  oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD . SAYA terperangah dan takjub ketika pada Selasa, 16 Januari 2018, kemarin seorang advokat di Nagoya (Jepang) menjawab pertanyaan saya sambil terheran-heran. Saat itu saya bersama Zainal Arifin Mochtar (Uceng) dari Fakultas Hukum UGM diundang makan siang oleh pimpinan  ASEAN Nagoya Club (ANC) di sebuah restoran di

RUBRIK HUKUM Read More »

MAHKAMAH KONSTITUSI MENGHAPUS KEWENANGAN JAKSA UNTUK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Tinggalkan Komentar / Hukum, Rubrik Hukum /

MediaFaktualHukum.com — Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) Nomor 20/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 tentang Perubahan UU 16/2004 tentang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menimbang bahwa dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasannya dalam UU 11/2021 berarti telah menambah

MAHKAMAH KONSTITUSI MENGHAPUS KEWENANGAN JAKSA UNTUK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI Read More »

DITOLAK: Gugatan Perdata Pencemaran Nama Baik Dengan Dasar Putusan Pidana Bahwa si Penggugat Tidak Terbukti Bersalah

Tinggalkan Komentar / Rubrik Hukum, umum /

MediaFaktualHukum.com — Bahwa adanya putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukuman, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata. Bahwa di dalam

DITOLAK: Gugatan Perdata Pencemaran Nama Baik Dengan Dasar Putusan Pidana Bahwa si Penggugat Tidak Terbukti Bersalah Read More »