Kanwil Kemenkum HAM Lampung: Hak Kewarganegaraan Dijamin Konstitusi Negara

Bagikan Artikel

LAMPUNG, MediaFaktualHukum.com — Hak kewarganegaraan dijamin konstitusi negara kita. Pasal 26 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Sorta Delima Lumban Tobing, S.H., M.Si. saat membuka kegiatan Diseminasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan di Hotel Emersia Bandar Lampung, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, dalam Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 ditentukan hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

“Kemudian Pasal 28D ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia menegaskan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sebagai hak konstitusi, maka negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya,” kata Sorta Delima.

Dia juga mengatakan dari perspektif Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status
kewarganegaraannya”.

Berkaitan dengan hal ini, menurut Sorta, sesuai UUD Republik Indonesia telah dibentuk UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Untuk pelaksanaannya, telah diundangkan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2022,” katanya.

Selanjutnya dia mengatakan pengaturan hal ikhwal kewarganegaraan dalam bentuk peraturan perundang undangan merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab negara dalam urusan kewarganegaraan.

Untuk memudahkan pelayanan, ucapnya, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah meluncurkan Layanan
Kewarganegaraan RI secara elektronik melalui AHU Online, yang terbagi atas Layanan
Kewarganegaraan melalui Sistem Administrasi Kewarganegaraan Indonesia
(SAKE) dan Layanan Pewarganegaraan.

Layanan melalui Aplikasi SAKE meliputi:
Pernyataan menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda, Surat keterangan kehilangan kewarganegaraan RI, Permohonan kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden RI, Laporan kehilangan kewarganegaraan RI dengan sendirinya, Pernyataan tetap menjadi warga negara Indonesia, dan Memperoleh kembali kewarganegaraan RI.

Layanan Pewarganegaraan meliputi: Pewarganegaraan/naturalisasi berdasarkan permohonan warga negara asing, Pewarganegaraan berdasarkan perkawinan, Pewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan untuk kepentingan negara, Pewarganegaraan bagi anak belum mendaftar atau anak sudah mendaftar tapi belum memilih kewarganegaraan.

“Layanan Kewarganegaraan RI ini erat kaitannya dengan layanan keimigrasian, terutama dalam upaya pengawasan
orang asing. Keimigrasian ini menyangkut hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan
negara,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan layanan Keimigrasian juga dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian. Untuk di daerah, dilaksanakan Kantor Imigrasi masing-masing daerah.

Lebih lanjut dia menyampaikan selain keimigrasian, layanan kewarganegaraan berkaitan erat dengan layanan kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terutama menyangkut identitas penduduk sebagai pemohon kewarganegaraan.

“Sebagai upaya menyosialisasikan layanan di bidang kewarganegaraan, hari ini kami mengundang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan; Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung, Kalianda dan Kotabumi; Kantor Urusan Agama se-Kota Bandar Lampung; Perguruan Tinggi; dan media/pers,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan Diseminasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan ini dapat meningkatkan sinergisitas pelayanan publik di bidang kewarganegaraan guna memenuhi hak-hak warga negara serta dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat di wilayah.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H. mengatakan Kementerian Hukum dan HAM secara rutin dan terus menerus melakukan sosialisasi tentang kewarganegaraan.

Meskipun demikian dia mengakui sangat dibutuhkan pihak lain untuk juga membantu menyosialisasikan, di antaranya media online dan mahasiswa.

“Kita secara konsisten melakukan sosialisasi, tapi tentu saja kami membutuhkan dukungan dari para pihak, di antaranya media dan mahasiswa. Ayo kita bergandengan tangan bersama-sama menyosialisasikannya,” ujar Alpius. **Dilansir dari halaman berita barometer.id**

Baca juga berita lainnya :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *