Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023

Bagikan Artikel

MediaFaktualHukum.com — Sebaiknya kampus bisa mendorong Debat Kampanye Kepada Partai Politik dan Para CALEG yang Substansial. Sebagai ruang diskusi yang sehat dan terbuka dalam kaitanya dengan berbagai Program dan Gagasan dari masing-masing CALEG agar Masyarakat benar-benar mengetahui para Calon Wakil rakyat yang nantinya akan mereka pilih untuk mewakili kepentingan baik Daerah Bangsa Dan Negara.

Akhir-akhir ini ramai perbincangan kampanye di tempat pendidikan ini merupakan sarana saluran baru dan sangat baik, ini harus disambut baik oleh Civitas Akademika. Kampanye dalam bentuk debat kandidat/para CALEG atau debat Partai di tempat Pendidikan (Kampus) tidak ada masalah. Publik butuh banyak panggung yang dapat membuka lakon dan pikir semua yang bisa jadi duduk di Pemerintahan baik eksekutif dan legislatif jangan sampai terpilih orang-orang yang jauh laku dari apa yang di tawarkan. Ketika kampanye masuk kampus, Debat bisa lebih serius.

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu No. 7/2017. Melarang kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun, dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan norma bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye, dan atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, yaitu tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melarang kampanye di tempat pendidikan, sebagaimana Pemohonan Perkara No. 65/PUU-XXI/2023. Yang meminta agar MK melarang kampanye di tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, dan tempat ibadah. Namun, dalam Putusannya, MK hanya melarang kampanye ditempat ibadah.

Aturan Kampanye di tempat pendidikan dan Pembatasan kampanye di tempat pendidikan sebelumnya telah diatur dalam Pasal 27 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Namun, pengecualian dilakukan dengan tiga syarat:

  1. Pertama, atas prakarsa, atau mendapat izin dari pimpinan lembaga pendidikan.
  2. Kedua, tempat pendidikan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu.
  3. Ketiga, kegiatan tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Aturan tersebut muncul kembali di UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. dan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017, serta di dalam penjelasan Pasal.

Diulas oleh :YOSIE MONOARFA, S.H. **Reinhart**

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *